Diduga Pihak PLN Kurang Pengawasan K3 kepada Main Contractor BUMN China (CGGC) dalam Mega Project PLTA Upper Cisokan, hingga menelan korban jiwa asal WNI

Elitkita.com - Polisi adalah bagian dari administrasi pemerintahan yang berfungsi memelihara keteraturan serta mencegah terjadinya kejahatan.  Dengan kata lain Polisi mempunyai fungsi sebagai pengayom masyarakat dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu rasa aman serta merugikan secara kejiwaan dan material, dengan cara memelihara keteraturan dan ketertiban sosial, menegakkan hukum, mendeteksi serta mencegah terjadinya kejahatan.

Sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum posisi Polisi sebenarnya adalah sebagai pelayan masyarakat. Dalam posisi ini Polisi bukan penguasa, Polisi berkuasa karena dia adalah hukum dan bukan karena dia adalah orang-perorangan yang bersenjata.

Pelayanan keamanan yang dilakukan oleh Polisi mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakkan hukum, yang diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981, tentang  KUHAP, No. 1 tahun 1946 tentang KUHP, dan undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta hukum positif yang berlaku .

Dalam menjalankan pelayanan keamanan Polisi mempunyai dua fungsi utama yaitu mengayomi masyarakat dan anggota-anggotanya dari tindakan yang merusak dan menegakkan hukum yang berlaku dalam dan bagi masyarakat tersebut sehingga keteraturan sosial dapat terwujud dan kesejahteraan hidup masyarakat dapat terjamin dan berkembang (Suparlan 1999:1).

Pelayanan keamanan yang dilakukan Polisi ditujukan kepada individu komuniti dan negara merupakan fungsi Kepolisian untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Fungsi Polisi seperti yang diamanatkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 pasal 2 yaitu : Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang  penegakkan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terciptanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya Kepolisian atau dalam suatu struktur organisasi, dari tingkat pusat Mabes Polri sampai ketingkat daerah Polda dan Polres, serta Polsek. Esensi tugas pokok Polri, dari rumusan tugas pokok serta lingkup kewenangan Polri, maka essensi tugas pokok Polri adalah :

Deteksi dini. Yaitu tugas Polri dalam rangka segera mengetahui gelagat perkembangan hakekat ancaman yang dihadapi/hakekat ancaman yang diperkirakan akan muncul, sehingga Polri tidak dihadapkan  pada situasi pendadakan dimana hasilnya berupa perkiraan keadaan yang bersisikan informasi tentang Faktor Korelatif Kriminogen, Police Hazard, maupun Ancaman Faktual yang diperkirakan akan muncul.

Pre-emtif. Yaitu tugas Polri dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang menguntungkan dengan menumbuhkan kekebalan masyarakat dalam meng hadapi perkembangan hakekat ancaman dengan melaksanakan bimbingan masyarakat dimana hasilnya dapat menekan atau mengurangi Faktor Korelatif Kriminogen.

Preventif. Yaitu tugas Polri dalam rangka mencegah timbulnya hakekat ancaman dengan mengupayakan dan kegiatan berupa, penertiban, pengamanan masyarakat terhadap hal-hal yang bisa mengganggu Kamtibmas, dimana hasilnya dapat menekan atau mengurangi Police Hazard.

Represif. Yaitu tugas Polri dalam rangka penegakan hukum dan penindakan terhadap setiap gangguan Kamtibmas, dimana hasilnya dapat menekan atau mengurangi Ancaman Faktual yang terjadi.

Untuk melaksanakan kegiatan selain didasari dalam pasal 9 (1) UU No.2 tahun 2002, dibuat suatu petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk tehnis (juknis). Petunjuk ini dibuat oleh Mabes Polri, untuk pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Polda dan di Polres serta Polsek.       Sedangkan dalam melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun tersebut, disusun program kerja, ditingkat Mabes, Polda dan Polres.    

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata membangun berasal dari kata dasar `bangun` yang mendapat awalan ‘mem’. Kata `membangun` berarti mendirikan, mengadakan yang bersifat memperbaiki (Balai pustaka, 1999:89). Istilah Community (komuniti) diartikan sebagai bentuk kolektifitas yang merujuk pada suatu kelompok yang para anggotanya menempatkan ruang atau wilayah tertentu yang sama baik di lingkungan tetangga, pedesaan maupun perkotaan .

Menurut Woersley (1987) komuniti mempunyai 3 (tiga) makna. Pertama komuniti sebagai lokalitas yang dapat diartikan sebagai sebuah satuan kehidupan secara geografis dengan batas wilayah yang jelas, Kedua komuniti dapat dilihat sebagai sebuah jaringan antar hubungan komuniti yang ditandai dengan adanya konflik maupun kerjasama yang saling memberi dan menerima diantara anggota, Ketiga ditandai dengan adanya sebuah hubungan sosial khusus .

Community Policing adalah pola kebersamaan polisi dengan masyarakat dalam meniadakan setiap sumber ketidaktertiban/ kejahatan dan bukan untuk melawan kejahatan. Sukses dari Community Policing bukan hanya dalam menekan angka kejahatan, tetapi ukurannya manakala kejahatan tidak terjadi (Sartjipto Rahardjo, 2001:68).  Gaya pemolisian ini dapat diartikan sebagai cara pelaksanaan tugas polisi dan makna dari pelaksanaan tugas itu sendiri. Gaya bukan sekedar bentuk, fungsi dan harapan walaupun semua harapan ada di dalamnya, gaya itu lebih tepat dikatakan sebagai perwujudan dari citra dan nilai yang diharapkan. Kreasi dari suatu gaya sampai batas tertentu merupakan merupakan negosiasi berbagai nilai-nilai tentang kegiatan kepolisian dalam suatu konteks khusus (Finlay & Mark Zvejic,1998:7).

Community Polifing sebagai alternatif gaya Pemolisian. Istilah komuniti (Community) berkaitan dengan banyak fenomena, pola penafsiran dan juga asosiasi. Dalam hal ini Community  diartikan sebagai bentuk kolektifitas yang merujuk pada suatu kelompok yang pada anggotanya menempatkan ruang atau wilayah tertentu sama, baik di lingkungan tetangga, desa maupun perkotaan.

Community Policing adalah gaya pemolisian yang mendekatkan Polisi kepada masyarakat yang dilayaninya.      Namun dapat juga diidefinisikan sebagai cara atau gaya atau model pemolisian dimana Polisi bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi penyelesaian masalah sosial dalam masyarakat.

Selain penjelasan diatas diperlukan juga pemahaman terhadap sistem manajemen Kepolisian, tindakan dan kebijakan Kepolisian dalam pemberian pelayanan keamanan. Termasuk didalamnya pemahaman mengenai sistem hukum dan sistem peradilan pidana yang mengikat tugas Kepolisian. Hal tersebut diatas merupakan unsur-unsur yang saling terkait dalam hubungan fungsional antara kepentingan, kekuasaan dan kewenangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan gaya pemolisian yang terfokus dalam Community Policing.