Diduga Pihak PLN Kurang Pengawasan K3 kepada Main Contractor BUMN China (CGGC) dalam Mega Project PLTA Upper Cisokan, hingga menelan korban jiwa asal WNI

Elitkita.com-Landasan sosiologis mengandung makna bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Aspek sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat merupakan landasan sosiologis dari suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bagir Manan sebagai berikut:

“Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan dengan “hukum yang hidup” (living law) dalam masyarakat dan dalam suatu masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan selanjutnya. Produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika. Masyarakat berubah, nilai-nilaipun berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan.”

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Koperasi dan usaha mikro dikembangkan dan diberdayakan agar tumbuh dan menjadi sehat, tangguh dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Namun demikian, dalam praktek penyelenggaraanya masih banyak koperasi dan usaha mikro yang dikembangkan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Permasalahan yang terjadi di masyarakat tersebut tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat tentang perkoperasian dan usaha mikro masih terbatas. Banyak Koperasi dan usaha mikro bangkrut karena manajemennya kurang profesional baik itu dalam sistem tata kelola usahanya, dari segi sumberdaya manusianya maupun finansialnya atau permodalan.

Di masa ini, koperasi dan usaha mikro dihadapkan pada tekanan untuk melaksanakan penyelenggaraan segala kegiatan berdasarkan logika investasi yang rasional, system dan prosedur pengelolaaan yang lebih efisien. Koperasi dan usaha mikro yang tidak menghasilkan nilai tambah ekonomi yang memadai tidak akan dapat bertahan dan melanjutkan kegiatan usahanya. Krisis ekonomi yang berulangkali terjadi akibat perilaku individu dalam pasar bebas telah menumbuhkan kesadaran baru mengenai pentingnya koperasi dan usaha mikro dalam membangun kebersamaan, baik ditingkat daerah, nasional, maupun global.

Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha koperasi dan usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerjadalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru, dan pengentasan kemiskinan.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro tentu dapat menjadi dasar hukum bagi Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan, kemandirian dan meningkatkan ekonomi terhadap koperasi dan usaha mikro sebagai salah satu pelaku untuk meningkatkan ekonomi.

Sehingga dengan adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dapat pula mengatasi masalah pengembangan unit usaha dengan arah tujuan yang jelas. Selain itu, adanya Peraturan Daerah tersebut mampu mengedukasi sumberdaya manusia, membenahi sistem tata kelola, menjamin fasilitas, mempermudah perizinan dan memberikan kepastian hukum tentang finansial.atau permodalan.

Menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa esensi dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah urusan pemerintahan konkuren yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai dasar dari otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah pusat mampu memberikan keleluasaan kepada pemeritah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan sendiri dan memenuhi kesejahteraan masyarakat daerah setempat.