BANDUNG BARAT ||
elitKITA.com ||
SETIDAKNYA,
lima perwira tinggi yang sudah memasuki lingkaran jenderal telah diberhentikan
dari Polri lantaran terlibat kasus hukum yang berbeda-beda. Karier tiga dari
enam perwira tinggi telah diakhiri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal
Listyo Sigit Prabowo. Mereka ialah Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, dan Teddy
Minahasa, sedangkan di periode sebelumnya ada Djoko Susilo dan Susno Duadji.
Anjloknya
citra Polri selama periode 2022 tidak terlepas dari beragam kasus yang menerpa.
Beberapa kasus besar di antaranya Tragedi Sepak Bola Kanjuruhan, pembunuhan
berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, dan penyalahgunaan
narkoba oleh Teddy Minahasa. Peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri
antara lain disebabkan kepercayaan terhadap Posko Presisi di Mabes Polri dalam
memelihara keamanan dan ketertiban
Ditambah
lagi, kelakar mendiang mantan Presiden Abdurrahman Wahid mengenai tiga polisi
jujur di Indonesia hanyalah Hoegeng, polisi tidur, dan patung polisi. Di usia
Polri yang memasuki 77 tahun pada 1 Juli, kita percaya banyak polisi jujur di
Indonesia. Apalagi, saat ini terdapat lebih dari 430 anggota Polri. Tentunya,
tinggal memunculkan sosok Hoegeng baru di masa kini. Selain menciptakan polisi
jujur, Jenderal Sigit juga memiliki tantangan nyata di depan mata, yakni Pemilu
2024. Polri akan aktif terlibat dalam pengamanan Pemilu 2024 yang terdiri dari
pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan
kepala daerah.
Di rezim
pemilu, Polri akan terlibat antara lain dalam pengamanan kegiatan rutin,
pengawasan kampanye hitam dan politik uang, hingga penggunaan sarana dan
prasarana Polri dalam pengamanan dan distribusi logistik ke daerah yang sulit
dijangkau. Keterlibatan polisi di rezim pemilihan tersebut tentu memerlukan
netralitas di tubuh kepolisian. Apalagi, sebagaimana pernah ditekankan Ketua
Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja, Polri memiliki peran krusial dalam menjaga
setiap tahapan penyelenggaraan pemilu agar aman dan kondusif. Apalagi,
netralitas Polri diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Polri Pasal 28 ayat 1 yang menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia
bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan
politik praktis.
Undang-Undang
Nomor 7 2017 tentang Pemilu memastikan personel Polri dan TNI masih tidak
menggunakan hak untuk memilih. Akan tetapi, Jenderal Sigit juga meminta
keluarga polisi yang memiliki hak pilih untuk membatasi diri dan tidak
menggunakan atribut berbau Polri saat menyatakan pilihan mereka. Ragam
pembatasan lain juga telah dikeluarkan untuk menjaga serta menjamin netralitas
Polri di pemilu. Mayoritas publik, melalui survei, juga sebenarnya memercayai
Polri netral saat Pemilu 2024. Kepercayaan dan harapan publik terhadap Polri
telah terungkap dalam survei. Kini, tinggal bagaimana jajaran kepolisian
menjaga kepercayaan tersebut. Sekali lagi, Dirgahayu ke-77 bagi Polri.
(berbagai
sumber//mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/3049-polri-presisi-di-tahun-politik)