𝐎𝐏𝐈𝐍𝐈 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊
Mendapatkan kepercayaan dari Mendagri Tito Karnavian, dalam kerangka meneruskan estafet kepemimpinan Bupati Bandung Barat. Arsan Latif responsif, melaksanakannya dengan aktualisasi serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Bupati Bandung Barat beberapa bulan silam.
Sebelumnya, jabatan Arsan Latif di Direktorat Jenderal Keuangan Kemendagri merupakan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah juga selain itu banyak lagi portofolio mengenai dirinya selama berkiprah dalam birokrasi sehingga hal itulah yang menjadi pendorong keterpilihannya.
Tugas yang di embannya sebagaimana konsepsi birokrasi yakni mewujudkan tujuan prioritas Pemerintah, tentang kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat otoritas dari berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan lapangan pekerjaan, perdagangan serta hal lainnya.
"Namun, rupanya Pj. Bupati Bandung Barat Arsan Latif tidak menduga dari awal bahwa KBB seperti ini. Banyak permasalahan yang dihadapi, termasuk hasil evaluasi dari Pemerintah Pusat yang menunjukan kinerja Pemda KBB yang sedang tidak baik-baik saja," ungkap Drs. H. Djamu Kertabudi, M.Si (Mantan Pejabat Pemda Kabupaten Bandung/Akademisi/Tokoh Pemekaran KBB/Wanhat P4KBB)
Jamu lebih lanjut, menguraikan mengenai beberapa problematikanya seperti persoalan defisit anggaran yang sempat gaduh, posisi KBB terhadap evaluasi PPD yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari Kementrian Perencanaan/Bappenas yang berada paling buncit diantara Kab/Kota di Jawa Barat selama dua tahun berturut-turut,
"Penduduk miskin KBB berada diatas rata-rata Jawa Barat, inflasi tinggi yang merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja PJ. Bupati, dan saat ini ditambah lagi terbitnya Keputusan Mendagri No.100.2.1.3-1 109 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional," paparnya.
Dan, lanjut dia relevansinya dimana KBB saat ini berada diposisi ke 385 dari 400 Kabupaten di seluruh Indonesia dengan klasifikasi nilai sangat rendah. Sedangkan 15 Kabupaten yang berada di bawah KBB merupakan kabupaten kecil yang berada dipelosok luar Jawa, sementara Pj. Bupati terkesan kurang fokus terhadap pelaksanaan tugas pokoknya selama satu tahun masa jabatannya, seperti pengendalian inflasi, pengembangan investasi, persampahan, penanggulangan stunting dan perbaikan tata kelola pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayananan.
"Hal ini tampak beliau bertindak banyak hal, seperti penentuan wilayah selatan KBB sebagai wilayah ketahanan pangan yang belum jelas tindak lanjutnya, pembangunan miniatur Ka"bah dengan memanfaatkan aset Daerah di lokasi kompleks kantor Pemda KBB yang tidak transparan sumber dana dan besaran dana yang diperolehnya, siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan ini, apakah regulasi pemanfaatan aset ini sudah lengkap ?," tandasnya.
Dosen ilmu politik pemerintahan di Universitas Nurtanio Bandung, Sesko AU, Sesko AD dan LAN RI tersebut melanjutkan, saat menghadapi tuntutan pegawai TKK tentang kenaikan penghasilannya, tiba- tiba Arsan di media menyatakan akan meningkatkan insentif petugas Linmas. Sementara tindaklanjut hasil evaluasi BKN terhadap rotasi/mutasi yang seharusnya menjadi prioritas, penyelesaiannya berlarut-larut membuat pejabat yang termasuk didalamnya merasa tidak nyaman karena tidak jelas nasibnya. Dan permasalahan lainnya, mengingat dalam satu kesempatan beliau menyatakan bahwa dalam memimpin KBB ingin menjadi dirinya sendiri.
"Maka dari itu, tulisan ini tidak bermaksud memberi masukan atau kritik, akan tetapi hanya mengungkapkan fakta belaka untuk klarifikasi. Kembali berkaitan dengan judul diatas, "KAPAN LANGIT KBB BERANJAK CERAH ?", Ini hanya sekedar ekspektasi masyarakat belaka. (Hasil evaluasi P4KBB)," tutupnya. Oleh Moch Noor Daswan Muda (𝐓𝐚𝐳𝐞𝐫𝐢)
𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫. 𝐓𝐦