𝐎𝐏𝐈𝐍𝐈 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊
Kabupaten Bandung Barat kini memasuki usia 17 tahun berdasarkan UU 12/2007, artinya sudah seharusnya menunjukkan peningkatan pengelolaan potensi daerah yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya lahir dan batin. Namun, pararel dengan silih bergantinya kepala daerah di KBB, sejatinya dapat memenuhi proyeksi yakni seharusnya akan memiliki perubahan yang signifikan terhadap pembangunan kabupaten Bandung Barat sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) di Jawa Barat.
Ironisnya hal tersebut, sebagai wujud rasa cinta terhadap daerah dan rasa keprihatinan masyarakat terhadap pembangunan Kabupaten Bandung Barat, terbentuk Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) sebuah organisasi kemasyarakatan dengan tujuan sebagai kontrol sosial terhadap kinerja birokrasi serta sebagai penyeimbang. Dan, pembentukan itu di inisiasi para pejuang pemekaran dulu dengan fokus tujuan adalah agar layanan terhadap masyarakat terpuaskan dan masyarakat KBB mendapatkan kesejahteraan yang layak.
"Dua kali kami memiliki Bupati yang terjerat kasus KKN dan keduanya tertangkap tangan dalam OTT yang dilakukan oleh KPK, sedih rasanya sebuah daerah yang dimekarkan demi mewujudkan impian masyarakat untuk pelayanan dan kesejahteraan, tapi nyatanya kami masih 'jauh panggang dari api," ungkap Yacub Anwar Lewi Ketua Umum P4KBB saat ditemui di sekretariat P4KBB jalan Cibatu Cilame Kecamatan Ngamprah.
Begitupun dengan masalah keberadaan kepemerintahan sekarang Yacub, menjelaskan bahwa posisi P4KBB harus objektif dan proporsional, akan lahir sebuah apresiasi tatkala pemerintah Bandung Barat Pro-Rakyat. Tapi, kata dia jika malah terjadi sebaliknya tatkala terdapat kerancuan dalam menjalankan roda pemerintahan, pihaknya tidak segan melakukan kritik.
"Berbagai permasalahan yang sampai saat ini belum tuntas adalah keharmonisan para ASN di lingkungan Pemda KBB, pembagian dana perimbangan desa dari sektor pajak, kantor DPRD yang belum digunakan, pengendalian stunting, pengelolaan sampah dan masih banyak lagi permasalahan yang semestinya segera diatasi di KBB," urainya.
Dan, hal tersebut lanjut Yacub, akan jadi pembahasan dalam penyelenggaraan Sarasehan Tokoh Masyarakat KBB dalam kaitan Hari Lahirnya UU 12/2007 oleh P4KBB, terkait para tamu undangan yang dihadirkan dalam pelaksanaannya, ia menyebutkan. Akan melibatkan seluruh unsur yang terkoneksi dalam kepemerintahan Jabupaten Bandung Barat.
"Insya Allah, kami akan mengundang seluruh elemen masyarakat pada saat sarasehan nanti. Baik dari pemerintahan (DPRD dan Pemda), ormas juga OKP serta LSM termasuk tokoh agama dan terutama tokoh pejuang pemekaran beserta masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan Kabupaten Bandung Barat." Pungkasnya. (𝐓𝐚𝐳𝐞𝐫𝐢).
𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐓𝐌