elitkita / KBB - Semangat Pemerintah Pusat untuk mewujudkan Kemakmuran Masyarakat melalui berbagai program seperti Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata di seluruh wilayah memang patut diacungkan jempol.
Terbukti berbagai pembangunan yang massive dilaksanakan seperti, Jalan, Jembatan, Bendungan, Penyediaan Lahan Pertanian, Perkebunan, Pembenahan Administrasi Pertanahan, Pembangunan Destinasi Wisata Unggulan dan Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam upaya pemenuhan hajat hidup orang banyak, dibalik seluruh niat baik atas berbagai program tersebut, ternyata masih saja menyisakan berbagai persoalan-persoalan yang sangat kompleks, terutama yang terkait dengan Dampak Lingkungan dan Dampak Sosial, ini terjadi akibat berbagai kepentingan pihak-pihak yang selalu berujung pada Konflik Kepentingan (Conflict Of Interest) dan yang mendasarinya terkadang melulu hanya persoalan keuntungan pribadi dan isi perut.
Konflik kepentingan yang sering mencuat ke permukaan selalu saja menjadi Isu Strategis dalam berbagai momentum, diantaranya tentang Pertanahan dan Lingkungan Hidup, dua hal ini selalu saja Beriak-riak, terkadang hampir tidak pernah terselesaikan, sebegitu menariknya dua isu ini bahkan selalu dijadikan Komoditi Politis dan Pertarungan Eksistensi bagi berbagai kelompok kepentingan.
Konflik kepentingan yang sering mencuat ke permukaan selalu saja menjadi Isu Strategis dalam berbagai momentum, diantaranya tentang Pertanahan dan Lingkungan Hidup, dua hal ini selalu saja Beriak-riak, terkadang hampir tidak pernah terselesaikan, sebegitu menariknya dua isu ini bahkan selalu dijadikan Komoditi Politis dan Pertarungan Eksistensi bagi berbagai kelompok kepentingan.
Persoalan pertanahan biasanya terkait kebutuhan lahan dan ketersediaan lahan untuk keperluan Perkebuan, Pertanian, Perumahan, Pariwisata dan Infrastruktur Wilayah, lahan yang semakin terbatas telah mendorong berbagai kegiatan Alih Fungsi bahkan Okuvasi pada Lahan Perkebunan dan Kehutanan Negara, akibat kegiatan tersebut telah menyebabkan dampak serius bahkan telah menimbulkan ancaman tersendiri terhadap Kualitas, Kuantitas dan Kapasitas Daya Lingkungan Hidup secara menyeluruh.
Saya adalah salah orang yang tidak percaya bahwa ada Program Pemerintah yang berniat merugikan masyarakat dan menghancurkan Daya Dukung Lingkungan, karena terkait berbagai program diatas saya yakin, pemerintah telah menyiapkan berbagai Perangkat Aturan dalam pelaksanaannya, meski memang tidak sempurna dan masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan para oknum-oknum yang memang menyukai celah-celah tersebut, persoalan KKN dalam berbagai program pemerintah memang hampir tidak bisa dihindari, akibat Pola Pikir, Pola Sikap, Pola Tindak Individu para pengelolanya yang masih mengedapankan Ego Jabatan, Ego Sektoral bahkan Ego Kewilayahan.
Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Daya
Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antara keduanya, yang termasuk dalam daya dukung lingkungan diantaranya adalah :
Gunung, Hutan, Sungai, Danau, Laut dan sebagainya, menurunnya Daya Dukung Lingkungan Hidup, sangat dominan diakibatkan kegiatan manusia, seperti Pembangunan Infrastruktur, Perumahan, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata
dan sebagainya, padahal didalam suatu perencanaan pembangunan sekarang diwajibkan untuk melakukan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development), harus menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah, sehingga mampu memberikan Rekomendasi dan Pertimbangan Lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada Arah Kebijakan, Rencana dan Program Pembangunan (KRP).
Kondisi Daya Dukung Lingkungan Jawa Barat sedang mengalami Degradasi yang sangat Hebat, bahkan Kerusakan Lingkungan tersebut telah menyebabkan berbagai persoalan yang sangat pelik dan bencana rutin, hal ini diakibatkan carut marutnya pengelolaan, mentalitas proyek para pengelolanya telah mengakibatkan pelaksanaan tugas dan fungsinya berorientasi terhadap hasil diatas kertas laporan semata, yang jauh dari realitas pencapaian dalam kewajibannya menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan objek yang dikelolanya.
Saya adalah salah orang yang tidak percaya bahwa ada Program Pemerintah yang berniat merugikan masyarakat dan menghancurkan Daya Dukung Lingkungan, karena terkait berbagai program diatas saya yakin, pemerintah telah menyiapkan berbagai Perangkat Aturan dalam pelaksanaannya, meski memang tidak sempurna dan masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan para oknum-oknum yang memang menyukai celah-celah tersebut, persoalan KKN dalam berbagai program pemerintah memang hampir tidak bisa dihindari, akibat Pola Pikir, Pola Sikap, Pola Tindak Individu para pengelolanya yang masih mengedapankan Ego Jabatan, Ego Sektoral bahkan Ego Kewilayahan.
Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Daya
Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antara keduanya, yang termasuk dalam daya dukung lingkungan diantaranya adalah :
Gunung, Hutan, Sungai, Danau, Laut dan sebagainya, menurunnya Daya Dukung Lingkungan Hidup, sangat dominan diakibatkan kegiatan manusia, seperti Pembangunan Infrastruktur, Perumahan, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata
dan sebagainya, padahal didalam suatu perencanaan pembangunan sekarang diwajibkan untuk melakukan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development), harus menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah, sehingga mampu memberikan Rekomendasi dan Pertimbangan Lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada Arah Kebijakan, Rencana dan Program Pembangunan (KRP).
Kondisi Daya Dukung Lingkungan Jawa Barat sedang mengalami Degradasi yang sangat Hebat, bahkan Kerusakan Lingkungan tersebut telah menyebabkan berbagai persoalan yang sangat pelik dan bencana rutin, hal ini diakibatkan carut marutnya pengelolaan, mentalitas proyek para pengelolanya telah mengakibatkan pelaksanaan tugas dan fungsinya berorientasi terhadap hasil diatas kertas laporan semata, yang jauh dari realitas pencapaian dalam kewajibannya menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan objek yang dikelolanya.
Kebutuhan manusia yang tidak bisa dikendalikan akibat dari kurangnya dan keterbatasan Sosialisasi, Pengetahuan, Pemahaman serta lemahnya Penegakan Hukum (Law Enforcement).
Meningkatnya Kebutuhan Lahan atas Ruang Hidup bukan lagi hanya sebatas Ancaman namun sudah menjadi Fakta penyebab terjadinya Okuvasi yang Terstruktur dan Massive pada Kawasan Hutan dan Perkebunan Negara yang berakibat rusaknya Sistem Hidrologi dan Klimatologi sebagai penyangga utama kehidupan, pelanggaran terhadap peraturan dan perundang undangan seolah jadi komoditi kebijakan dan pengecualian, kita memang selalu saja terjebak dalam pikiran dan menganggap bahwa persoalan ini bisa diselesaikan dengan kepalan tangan dan teriakan atau dengan kata sinergi dan kolaborasi yang sebenarnya hanya onani dan pembenaran kita atas ketidakmampuan kita memahami diri kita dan alam sebagai Daya Dukung Kehidupan kita.
Penulis:
David Riksa Buana
Ketua LSM Trapawana Jawa Barat
Meningkatnya Kebutuhan Lahan atas Ruang Hidup bukan lagi hanya sebatas Ancaman namun sudah menjadi Fakta penyebab terjadinya Okuvasi yang Terstruktur dan Massive pada Kawasan Hutan dan Perkebunan Negara yang berakibat rusaknya Sistem Hidrologi dan Klimatologi sebagai penyangga utama kehidupan, pelanggaran terhadap peraturan dan perundang undangan seolah jadi komoditi kebijakan dan pengecualian, kita memang selalu saja terjebak dalam pikiran dan menganggap bahwa persoalan ini bisa diselesaikan dengan kepalan tangan dan teriakan atau dengan kata sinergi dan kolaborasi yang sebenarnya hanya onani dan pembenaran kita atas ketidakmampuan kita memahami diri kita dan alam sebagai Daya Dukung Kehidupan kita.
Penulis:
David Riksa Buana
Ketua LSM Trapawana Jawa Barat