KABUPATEN BANDUNG BARAT,
Bertempat di gedung Serbaguna Tangkuban Perahu BBPWP Jawa Barat jalan Raya Batujajar KM 2 No. 90 desa Laksanamekar Kecamatan Padalarang berlangsung Rapimpurda DPD KNPI Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat Kamis, 4/7/2024. Hadir pada kegiatan ini dari stakeholder KNPI Jawa Barat, PJ Bandung Barat, enam belas PK yang ada di Bandung Barat. Rapimpurda, merupakan forum di bawah musda untuk merumuskan kebijakan, yang nantinya akan di laksanakan ke tingkat Musda Kabupaten Bandung Barat.
Pada kesempatan tersebut, ketua panitia Sofyan S.Sos., menyampaikan terimakasihnya terhadap seluruh pihak yang telah berpartisipasi membantu kegiatan rapimpurda sehingga bisa terselenggara dengan lancar.
"Atas nama keluarga besar KNPI, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada rekan dan pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap kelangsungan acara ini, " ucapnya.
Dan harapan sama kedepannya KNPI pasca rapimpurda ini, lanjut Sofyan bisa melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) dengan sukses pula." Serta mudah-mudahan hasil dari Musda nanti ketua bisa terpilih kembali, " harap Sofyan.
Ditempat sama dalam keterangannya Pj. Ade Zakir, eksistensi KNPI akan bisa mewarnai situasi Kabupaten Bandung Barat dari sisi positif, yakni kebersamaan dan kerjasama dalam segala keadaan dan kondisi." Untuk mengahadapi pilkada Bandung Barat pun, silahkan KNPI mempunyai jagoan dan unggulan. Namun, kalupun nanti hasilnya ayo kita dukung bersama-sama siapapun yang menjadi Bupati Bandung Barat terpilih, " katanya.
Ade, menambahkan peran KNPI yang cukup kontroversial dan kritis dengan pemerintah merupakan nilai tambah yang harus dilestarikan sebagai cambuk dalam arti positif yang berdampak peningkatan ketelitian dalam menjalankan kepemerintahan.
"Saya apresiasi sikap KNPI yang kadang bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah, karena disisi lain banyak juga masukkan yang di berikan kepada pemerintah tentunya dalam kontek membangun demi kemajuan bandung barat, " ujar Ade.
Juga dalam kesempatan ketua KNPI Bandung Barat Lili Supriatna, mengatakan pemerintah wajib hukum-nya memberikan secara konstitusi Pemda agar ada pembiayaan untuk KNPI dan organisasi kepemudaan yang berhimpun.
Dalam hal ini, tambah Lili bahwa Pj harus memerintahkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk membuat regulasi berupa Perbup sebagai salinan teknis yang mengatur regulasi tentang sistem yang point nya mengatur mengenai kepemudaan. Lili, berharap antara pemerintah dan kepemudaan dengan melalui wadah KNPI kongkritnya.
"Dalam rekomendasi Rapimpurda, adalah mengkongritkan peran pemuda dengan pemerintahan jangan lagi dana yang masuk ke Organisasi Pemuda adalah dana sisa dari setelah eksekutif dan legislatif, jangan sampai ada kata "heunteu mere" .. Tidak mengasih, itu adalah kalimat yang tidak etis. " Tegas Lili.
"Kalau pemerintah Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil, selalu mengimplementasikan dari Pergub, perda kepemudaan tingkat Propinsi dan sering anggaran yang maksimal sehingga organisasi kepemudaan sangat hidup tidak di miskinkan oleh pemerintah Daerah. " Pungkasnya. (Budi013)
Editor Toni Mardiana.