![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR0V3pglvJ1AeLRdzhARvzGggLHu_j8w-4zrhwOpBzRPP-Zev2gIeqGGVi5Rc0R7si3r6wnp8EfJYPOCgViFcDx0pTEyvOl18q2X3mAth0YqhrMk_yxxtICqff41XHNouXh5Y9qH8Z6z1gaBuqGexoGmhU2dSUE5ZlvtWwL0Xx5Hk2X1FlRc4hj-sa4VQ/w400-h380/IMG-20241213-WA0002.jpg)
OPINI PUBLIK
Buruh di Karawang dan Purwakarta, menyambut kenaikan upah minimum sebesar 6,5% dengan antusias. Seperti diberitakan oleh Radar Karawang yang menyebut, bahwa kenaikan ini dianggap memberikan harapan bagi para pekerja untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Namun dibalik euforia tersebut, muncul pertanyaan - pertanyaan : Apakah kenaikan ini benar - benar menjamin kesejahteraan buruh dalam sistem yang ada saat ini ?
Upah Naik, tapi Apa Cukup ?
Menurut UMP Jakarta yang naik menjadi Rp. 5.396.761 dari Rp. 5.067.381 berarti buruh akan memperoleh tambahan pendapatan yang signifikan, yakni sekitar Rp. 329.380. Sementara biaya hidup didaerah seperti Karawang dan Purwakarta, sering kali lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia karena statusnya sebagai kawasan industri.
Harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, seperti bahan pangan dan biaya transportasi, sering kali menggerus daya beli. Inflasi tidak terkendali bisa membuat kenaikan upah ini terasa tak berarti. Selain itu, kondisi kerja buruh juga kerap dibayangi oleh tuntutan produksi yang meningkat. Sehingga, mereka harus bekerja lebih keras untuk mengimbangi kenaikan biaya operasional perusahaan.
Di bawah sistem kapitalisme, meskipun buruh mendapatkan upah lebih tinggi, sering kali ada penyesuaian harga barang dan jasa serta pajak yang meningkat, dapat mereduksi manfaat kenaikan upah. Disoroti, bahwa banyak buruh masih mengeluhkan kenaikan biaya hidup, seperti harga barang kebutuhan pokok, kesehatan dan pendidikan, dapat mengurangi dampak positif kenaikan upah tersebut.
Selain itu, dalam banyak kasus, sektor publik atau pemerintah tidak selalu menyediakan jaminan kesehatan atau pendidikan secara menyeluruh, membuat buruh tetap harus mengalokasikan penghasilan mereka untuk biaya - biaya tersebut.
Oleh karena itu, meskipun kenaikan UMP bisa dilihat sebagai langkah menuju perbaikan, keberlanjutan kesejahteraan buruh dalam sistem kapitalisme sangat bergantung pada faktor - faktor ekonomi lainnya yang juga berkembang bersamaan.
Di bawah sistem kapitalisme yang mendasari kebijakan ekonomi saat ini di Indonesia, mempengaruhi dampak jangka panjang dari kenaikan ini. Banyak pihak, termasuk pengusaha. Cenderung menganggap, bahwa kesejahteraan buruh sepenuhnya tanggung jawab peusahaan. Padahal, sejatinya memastikan kesejateraan rakyat termasuk buruh adalah tanggung jawab negara.
Negara memiliki peran penting untuk menjamin akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan, tanpa membebani buruh dengan pengeluaran besar. Ketika negara tidak hadir secara optimal, buruh terpaksa mengalokasikan penghasilan mereka untuk kebutuhan ini. Maka, kenaikan upah yang diterima tidak memiliki dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
Apa, artinya upah naik jika beban hidup naik lebih cepat ?
Berbeda dengan sistem kapitalisme, bahwa Islam menawarkan pandangan yang lebih adil terkait upah. Dalam Islam, upah ditentukan berdasarkan upaya dan tenaga yang dikerahkan pekerja. Bukan berdasarkan jumlah produksi atau kebijakan upah minimun regional (UMR), sistem ini memastikan bahwa buruh mendapatkan konpensasi yang layak atas jerih payah mereka, terlepas dari mekanisme pasar atau keuntungan perusahaan.
Lebih jauh, dalam sistem Islam kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab negara. Negara diwajibkan menyediakan kebutuhan dasar rakyatnya secara gratis atau dengan biaya minimal, termasuk layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan. Dengan demikian, beban buruh tidak sepenuhnya bergantung pada upah diterima melainkan dilengkapi oleh kebijakan negara yang mendukung kesejahteraan mereka secara meyeluruh.
Kenaikan UMP sebesar 6,5% mungkin menjadi langkah awal positif, tetapi tanpa perubahan sistematik yang signifikan, kesejahteraan buruh akan tetap rentan terhadap dinamika pasar dan inflasi. Dengan menerapkan syariat secara kaffah (menyeluruh), maka Islam mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan bebas dari eksploitasi. Solusi ini memberikan harapan nyata bagi buruh untuk hidup bermartabat, bukan sekedar bertahan dibawah tekanan sistem kapitalisme, "Wallahu a’lam bissawab.
Editor Lilis Suryani.
Oleh : Dini Damayanti S.Pd