OPINI PUBLIK
Pemerintah Kabupaten Bandung dengan luas wilayah cukup besar dan jumlah penduduk hampir mencapai 3, 2 juta orang, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup tinggi di banding Kota/Kabupaten lainya.
Secara teoritis, sudah cukup mendapatkan sandang papan dan pangan serta pendidikan termasuk kesehatan.
Akan tetapi hal ini tidak menjadi jaminan dalam realitas sesunguhnya dari semua unsur ada, bisa saja terjadi pada level Pemerintahan sebagai Pembantu Bupati, angap saja SKPD Kepala dinas yang ada struktural Pemerintahan Kabupaten Bandung.
Dari hasil survei dan pandangan analisis saya, masih ada yang mengeluh masyarakat yang kurang puas kinerja Dadang Supriatna atau lebih akrab di panggil Kang DS.
Tingkat tidak kepercayaan dan kepuasan publik, saya melihat ada kekurangan dari kinerja Pembantu Bupati yang kurang sepenuhnya, menjalankan tugas intruksi pimpinan.
Baik tingkat pelayanan publik yang tidak maksimal, dijalankan unsur terkait, juga dinas - dinas lainya yang sepatutnya memberikan pelayanan Secara prima. Terkesan kurang sesuai harapan masyarakat, membutuhkan pelayanan yang maksimal.
Dari semua unsur ada kaitanya dengan intruksi dan Kebijakan Bupati dikeluarkan, seharusnya tidak terjadi hal - hal yang meyimpang dan lalai dalam Pelayanan publik.
Disinilah peran serta tangung jawab Bupati, di pandang harus lebih tegas bijak dan di perlukan adanya evaluasi kinerja pembantu pelaksana tugas, agar tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Kabupaten Bandung.
Sebagai Pegamat Kebijakan Publik dan Politik, hal ini harus menjadi catatan Penting, bagi otoritas kebijakan daerah. Apapun kelemahan kekurangan dalam pelayanan publik, pembantu Bupati sudah menjadi tangung jawab orang no.1 di Kabupaten Bandung.
Sebagai input dan saran saja, sangat di butuhkan evaluasi ulang serta rotasi mutasi Jabatan, yang di anggap kurang mendukung program andalan Bupati. Jika ini terus di biarkan akan terjadi, akan mengakibatkan blunder dalam kepemimpinan Dadang-Ali Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung.
Dari sini, saya megambil sempling suara masyarakat, merasa puas dan tidaknya di Pimpin Dadang Supriatna. Ini yang harus menjadi catatan Dadang, untuk membuktikan kinerja yang sesunguhnya.
Bupati Bandung Kang DS dari kacamata saya, di bekali pegalaman cukup maksimal dari Kepala Desa meningkat menjadi anggota Dewan Kabupaten dan Propinsi serta akhirnya menjadi orang no.1 di Kabupaten Bandung, sudah menjabat Bupati 2 Periode, tentunya Jabatan - Jabatan strategis Politik sudah di kuasainya. Kang DS sangat paham cultur budaya dan agama sebagai Putra Daerah. Tidak dipungkiri punya beban besar, bagaimana impianya untuk merubah paradigma daerah lebih maju, juga bagaimana peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensi dan visioner dalam berfikir ke depan, semua ada di benak seorang Pimpinan Kabupaten Bandung.
Dari hasil kajian saya, kinerja Kang DS memerlukan pendaping dan pembantu yang paham akan visi misi dirinya serta membutuhkan para pembantu yang profesional dan punya tingkat ke ahlianya masing - masing. "Tidak asal duduk saja di kursi empuk, akan tetapi turun ke bawah", apakah program yang dijalankan sesuai aturan yang ada.
Jika hal ini dilakukan Dadang Supriatna, sebagai pimpinan yang punya kebijakan penuh. Hasil pendapat saya, segera lakukan evaluasi ulang para pembantu-pembantunya setingkat SKPD Camat dan Kepala Desa serta Lurah, agar sinergisitas Pembagunan yang di lakukan sesuai harapan Bupati dan masyarakat menunggu hasil Pembagunan yang sudah dijanjikan saat kampanye.
Semoga saja input dan saran ini sangat berarti, bagi para pemangku kebijakan daerah. Agar, apa capean program dapat sampai ke masyarakat sesuai harapan dan ke inginan publik Kabupaten Bandung.
Editor Toni Mardiana.
Oleh : R. Wempy Syamkarya (PEGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK DAN POLITIK)