OPINI PUBLIK
Kenakalan remaja selama ini menjadi topik pembicaraan hangat di berbagai intansi Pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, hal tersebut didorong dengan maraknya peredaran Narkoba yang selama ini mengikuti arus jaman dikemas sedemikian hingga menjadi virus bagi semua kalangan bila tidak sedini mungkin tanpa pencegahan.
Secara kontestual hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, baik tarap hidup yang aman dan kondusif serta ekonomi kerakyatan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan turunan nya Propinsi Kota Kabupaten.
Era jaman digitalisasi sudah tidak di tawar lagi, berjalan dengan kemajuan jaman, terkesan tidak ada penyekat dari berbagai informasi maupun pergaulan jaman yang sedang berjalan, terkesan bebas tanpa batas.
Peran serta Pemerintahan Daerah dalam hal ini, harus mampuh membaca aktifitas rakyatnya keseharianya, baik yang positif maupun negatif, semua tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat/Publik hanya menjalankan kebijakan - kebijakan yang di keluarkan.
Penyakit masyarakat yang sedang berkembang, setiap waktu ke waktu menyangkut masyarakat dari golongan peganguran, pekerja, mahasiswa dan pegawai negeri maupun swasta. Penyakit satu ini, sukar untuk di tinggalkan dari hidup keseharianya, terkesan sebagai teman pendamping hidup.
Narkotika dan obat-obatan terlarang, menjadi tabu bagi kita. Dibutuhkan potensi SDM, dapat mencegah juga cara Penagulangan secara tahapan - tahapan.
Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANN) menjadi solusi peduli Anak - Anak generasi muda penerus bangsa, berharap dukungan suport baik dari Pemerintahan maupun Publik menjadi satu kekuatan, berkolaburasi dalam Pemberantasan Narkotika perusak masa depan umat.
Pemerintahan Kabupaten Bandung, saat ini menjadi sorotan Publik hadirnya Lembaga Swadaya Masyarakat GANN yang menjadi contoh Kota/ Kabupaten lain.
Sementara ini BNN Kabupaten Bandung, bergabung dengan Pemkab KBB sudah hampir 20 tahun lebih. Berharap otoritas kebijakan daerah dalam hal ini. "Bupati untuk memikirkan lebih serius akan pentingnya Kantor BNN", sebagai central komunikasi dan penagulangan oknum - oknum yang tersangkut Narkotika dan obat-obatan terlarang.
Sebagai Pegamat Kebijakan Publik dan Politik, melihat dan membaca potensi SDM Kabupaten Bandung cukup potensial untuk di promosikan sebagai Ketua BNN Kabupaten Bandung. Tidak saja, harus terfokus pada TNI-POLRI aktif saja yang menjabat sebagai Ketua BNN, bahwa Regulasi Kaderisasi dapat dilakukan oleh SIPIL aktif yang punya tingkat kepedulian terhadap daerah masyarakat.
Aktifis muda bergerak di gerakan Anti Narkotika yakni Lutfhi Firmansyah, mempunyai potensi untuk dipromosikan sebagai Ketua BNN Kabupaten Bandung. Tingkat kepedulian dan pemahaman prihal Narkotika, sudah tidak diragukan lagi.
Ini menjadi pemikiran yang terkait Kabupaten Bandung, menjadi pelopor utama dan perubahan paradigma dalam alur sistem mekanisme managemen BNN selama Ini yang berjalan.
Semoga saja Ini menjadi catatan bagi otoritas kebijakan dan yang terkait lainya, sebagai alat pembahasan lebih lanjut menuju masa depan baru untuk Kabupaten lebih maju serta bersih dari Narkotika dan korupsi yang berkepanjangan.
"Selamat bekerja sahabat, capai cita - cita mulia bersama kolaburasi memberantas penyakit masyarakat".
Editor Toni Mardiana.
R. WEMPY Syamkarya.
(PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK DAN POLITIK)